KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

 

 

  1. 1.      PENGERTIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi

  • Merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita.
  • Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
  • Memperhatikan pertambahan penduduk.
  • Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
  • Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi.
  • Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan – perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik.

 

Di Indonesia, beberapa jenis ukuran keberhasilan pembangunan yang banyak digunakan adalah:

  • (1) Berdasarkan pendapatan dan nilai produksi, seperti: PDB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan distribusi pendapatan.
  • (2) Berdasarkan investasi: tingkat investasi, jumlah PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), dan jumlah FDI (Foreign Direct Investment) yaitu investasi langsung oleh pihak asing.
  • (3) Berdasarkan kemiskinan dan pengentasannya: jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan Sayogyo yang diadopsi oleh BPS (setara beras 320 kg di desa dan 480 di kota), tingkat kecukupan pangan (2100 kilokalori intake), tingkat kecukupan 52 jenis komoditas pangan, tingkat pemenuhan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok (BPN), Poverty Gap dan Severity Index,serta metode RAO (16 kg beras dikali 1,25 kemudian dibagi dengan rata-rata rasio pangan terhadap pengeluaran total).
  • (4) Berdasarkan keadaan sosial kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan: tingkat pendidikan (untuk berbagai level dan kombinasinya), tingkat kesehatan (meliputi kesehatan ibu dan anak dan akses kepada fasilitas hidup yang sehat), tingkat dan kualitas lingkungan (meliputi tingkat pencemaran berbagai aspek, tingkat keruasakan hutan, tingkat degradasi lahan dan seterusnya.
  • Dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ini ada ukuran single dimension (dimensi tunggal) dan adapula yang multi dimension (dimensi ganda). Dimensi tunggal adalah ukuran pembangunan yang hanya memperhatikan satu dimensi pembangunan saja dalam penyusunan indikatornya, sedangkan dimensi ganda adalah ukuran keberhasilan pembangunan yang indikator-indikatornya memadukan berbagai dimensi secara integral.
  • Contoh ukuran keberhasilan pembangunan multi dimensi adalah indikator pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) dari World Bank. Indikator-indikator yang digunakan dalam HDI adalah: tingkat harapan hidup bayi, tingkat literasi orang dewasa, rasio partisipasi sekolah dasar dan lanjutan dan PDB per kapita. Indikator-indikator ini masing-masing diberikan indeks dan selanjutnya digabungkan menjadi indeks pembangunan manusia

 

 

  1. 2.      KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN EKONOMI INDONESIA

 

Tidak dapat dipungkiri, pemerintah Orde Baru cukup berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata 7% pada kurun waktu awal 1990-an hingga pertengahan 1990-an), sehingga Indonesia pernah dikategorikan sebagai “Macan Asia” oleh Bank Dunia. Hal itu mungkin menjadi prestasi tertinggi terakhir yang diperoleh Indonesia pada pemerintahan Orde Baru.

Sebelumnya, pemerintah Orde Baru berhasil membawa Indonesia berswasembada pangan (1985), serta menekan angka kelahiran bayi yang sangat tinggi pada masa pemerintahan Orde Lama. Pemerintah Orde Baru juga berupaya menciptakan pemerataan persebaran penduduk melalui transmigrasi. Cara ini terlihat cukup efektif di awal-awal pelaksanaannya. Di samping itu, pemerintah Orde Baru juga berhasil menekan laju inflasi dari sekitar 650 persen di zaman Orde Lama menjadi berada rata-rata di bawah dua digit hinga krisis ekonomi mulai melanda di tahun 1997. Ekspor nonmigas Indonesia juga meningkat, sehingga Indonesia tidak selalu bergantung pada ekspor minyak dan gas bumi.

Akan tetapi, pembangunan Indonesia banyak bergantung pada bantuan luar negeri. Negara-negara maju yang bergabung dalam Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI), yang kemudian menjadi Consultative Group on Indonesia (CGI)berkomitmen untuk secara teratur menyuplai perekonomian Indonesia dengan hutang luar negeri. Hal ini menybabkan kemandirian perekonomian Indonesia melemah. Ketergantungan kepada modal asing mengakibatkan perekonomian menjadi hancur ketika badai krisis melanda tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan banyak investor asing yang keluar dari Indonesia.

Pemerintah Orde Baru jelas gagal membuat rupiah sebagai mata uang kuat. Nilai rupiah tetap lemah sejak awal Orde Baru hingga sekarang. Pada tahun 1970-an, mobil baru dapat dibeli dengan harga Rp 1.000,00. Saat in, kita tidak bisa membeli sebuah mobil baru secara tunai jika hanya mengantongi Rp 50 juta.

Pada masa reformasi, pemerintah berhasil menciptakan kebebasan pers, yang sangat bermanfaat sebagai alat kontrol pembangunan. Pers membuat masyarakat sadar politik dan sadar hak sebagai warga negara. Pemerintah juga berhasil membuat iklim berpolitik yang jauh lebih sehat dibanding masa Orde Baru. Kehidupan politik Indonesia lebih demokratis dan dinamis pada masa Orde Reformasi.

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) adalah kegagalan terbesar dalam pembangunan Indonesia, mulai dari pemerintahan masa Orde Baru hingga saat ini. KKN mengakibatkan dunia bisnis dihadapakan pada “biaya-biaya siluman” dari pungutan tak resmi, yang menyebabkan proses produksi tidak efisien dan harga menjadi mahal. KKN juga menyebabkan rendahnya profesionalisme dan wibawa para pejabat negara dan mengakibatkan penegakan hukum amat sulit diterapkan di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi masih memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Keduanya harus berjalan secara beriringan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Namun, memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali masalah-masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional, seperti masalah pengangguran, inflasi dan lain sebagainya. Untuk mengatasinya perlu kecakapan pemerintah dalam mengelola kebijakan anggaran.

 

 

KEBERHASILAN :

Kondisi ekonomi Indonesia yang terus tumbuh dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru dalam percaturan ekonomi dunia, terutama di Asia. Para pakar ekonomi dunia memprediksi Indonesia sebagai emerging market (pasar potensial), sehingga merubah struktur pasar potensial ekonomi dunia  yang saat ini didominasi BRIC yakni Brasil, Rusia, India dan China, kini  ditambah dengan Indonesia, Afrika Selatan, Meksiko dan Turki.

Berbagai indikator kemajuan ekonomi yang telah dicapai Indonesia sampai dengan awal 2011 meliputi:

  • Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 6,1%, untuk triwulan I 2011 sebesar 6,5%  dan rata-rata dari tahun 2005 – 2010 sebesar 5,7%;
  • Produk Domestik Bruto (PDB) Rp 7.019 triliun;
  • Nilai APBN 2011 mencapai Rp 1.229 triliun dengan nilai kurs Rp 8.904 per US dollar;
  • Pendapatan Perkapita sekitar Rp 29,54 juta;
  • Cadangan Devisa US$ 115,8 miliar;
  • Investasi triwulan I tahun 2011 sebesar Rp 53,6 triliun;
  • Angka kemiskinan 2010 tercatat 13,3%, sementara angka pengangguran Februari 2011 tercatat 6,8%;
  • Subsidi tahun 2011 sebesar Rp 187,6 triliun, meliputi BBM Rp 95,9 triliun, listrik Rp 40,7 triliun, pangan Rp 15,3 triliun, pupuk Rp 16,4 triliun, PSO Rp 1,9 triliun, bunga kredit program Rp 2,6 triliun dan pajak Rp 14,8 triliun.

 

 

KEGAGALAN :

Saat ini, konsep SD yang menempatkan ekonomi dan lingkungan dalam posisi yang akomodatif ini menjadi salah satu model pembangunan yang sangat dianjurkan bagi negara-negara di dunia untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan. Hal ini disebabkan oleh keadaan dunia yang sedang mengalami permasalahan lingkungan yang cukup memprihatinkan. Namun, hasil penerapan SD di Indonesia yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada bidang pertanian dan lingkungan disebabkan oleh pemahaman pemerintah terhadap SD masih setengah-setengah.
 
Pelaksanaan tiga unsur dalam SD tidak dilakukan secara  terintegrasi. Artinya ketiga unsur ini masih dilakukan sendiri-sendiri. Demikian disampaikan oleh Ermawanto, mahasiswa ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HI UMY) dalam diskusi terbatas yang mengulas skripsinya mengenai lingkungan berjudul Kegagalan Pembangunan Berkelajutan di Indonesia, bertempat di Kampus Terpadu UMY, Selasa (11/5). 

Menurutnya, penerapan SD di Indonesia tertera dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang diagendakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Propenas diagendakan setiap lima tahun kali sejak tahun 1999, 2004, hingga 2009. 

Dalam Propenas tersebut secara garis besar dijelaskan komitmen pemerintah terhadap kepedulian atas lingkungan. Pelaksaan Propenas menghasilkan peningkatan pada bidang industri dan pelayanan jasa, namun penurunan pada bidang pertanian dan lingkungan. Kerusakan hutan juga masih sangat memprihatinkan. Bahkan, menurut data WALHI setiap jam hutan Indonesia hilang seluas tiga kali lapangan bola. 

Wanto mencontohkan, Menteri perekonomian mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa melihat kelestarian lingkungan. Begitu juga sebaliknya, Menteri lingkungan hidup terus melakukan perbaikan lingkungan tanpa melihat indikator pertumbuhan ekonomi di sana. 

“Harusnya setiap agenda pembangunan yang dilakukan melihat ketiga unsur SD tersebut, bukan terpisah-pisah,” ungkapnya. 

Selain pandangan pemerintah yang setengah-setengah dalam memahami SD, Wanto melihat kegagalan penerapan SD di Indonesia juga disebabkan oleh penetrasi pasar yang cukup kuat di Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan kelestarian lingkungan dan seringkali terjadi hubungan negatif antara  kedua unsur tersebut.  Contohnya apa yang terjadi di Lapindo. Menurut Wanto jelas terlihat kepentingan ekonomi yang sangat menonjol dalam kasus tersebut dan mengabaikan lingkungan. Pengeboran yang dilakukan di Sidoarjo tersebut memunculkan lumpur yang melumpuhkan sumber produksi masyarakat. 

“Ujung-ujung berakibat pada  penghambatan kesejahteraan sosial masyarakat,” urai mahasiswa asal Kalimatan Tengah ini. 

Selain Lapindo ada juga PT. Freeport yang telah melakukan eksplorasi emas di Indonesia selama 43 tahun sejak 1967 telah membuang 300.000 ton limbah per hari yang menyebabkan tiga sungai di sekitar penambangan tercemar. Tidak ada ikan dan mahluk hidup lain di sungai tersebut karena pencemaran oleh pembuangan limbah tersebut. Selain itu ratusan kilometer hutan di sekitar freeport juga sudah gundul. 

 

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s